Bos BPOM Dihubungi BGN soal Anggaran Awasi MBG: “Katanya Sabar, dalam Waktu Dekat
Bos BPOM Dihubungi BGN soal Anggaran Awasi MBG: “Katanya Sabar, dalam Waktu Dekat – Jakarta — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum juga cair.
Padahal, dana tersebut sudah dianggarkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola tipe 2 dari APBN . Taruna mengaku sudah mendapat komunikasi langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang meminta agar BPOM bersabar menunggu proses pencairan.
“Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya: ‘Sabar, Pak Kepala, dalam waktu dekat’,” beber Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026) .
Mengapa Anggaran Belum Cair?
Taruna menjelaskan bahwa dana swakelola tipe 2 memiliki mekanisme yang situs slot demo berbeda dibanding anggaran langsung dari APBN. Dalam skema ini, dana tidak langsung ditransfer ke BPOM, melainkan melalui BGN terlebih dahulu .
“Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan,” jelasnya .
Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena hambatan serius, melainkan lebih pada aspek administrasi dan prioritas anggaran pemerintah.
“Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair,” katanya .
BPOM Tetap Kawal Pengawasan Meski Dana Belum Cair
Di tengah keterbatasan anggaran, BPOM tetap menjalankan fungsi pengawasan. Taruna memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan sampling dan uji laboratorium, terutama dalam menangani kasus keracunan MBG.
“Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan,” ujarnya .
Ia menambahkan, langkah tersebut juga diikuti dengan edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak terulang.
“BPOM sudah hitam putih, bahwa apapun yang terjadi dengan BGN yang berhubungan dengan program MBG, BPOM akan setia mengawal. Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo, kita akan maksimal,” tegas Taruna di kesempatan lain .
Tantangan Surveilans Memerlukan Anggaran Besar
Meskipun pengujian kasus keracunan telah dilakukan, Taruna mengakui bahwa sistem surveilans atau pemantauan menyeluruh berbasis data statistik belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran .
Ia menjelaskan besarnya kebutuhan dana untuk surveilans. “Dari 30 ribu SPPG, untuk melakukan surveilans membutuhkan minimal sekitar 3-5 persen. Jadi minimal ada seribu sampai tiga ribu SPPG kita harus dalam waktu bersamaan melakukan surveilans, supaya datanya valid,” jelasnya .
Dana swakelola Rp700 miliar (yang kemudian disepakati menjadi Rp675 miliar) itu dirancang agen judi bola khusus untuk keperluan tersebut: uji sampel, pengolahan data, hingga biaya laboratorium berjalan (mobil) .
Komitmen dan Harapan
Taruna menegaskan BPOM berkomitmen penuh menjalankan mandat pengawasan program MBG sesuai arahan Presiden. Bahkan, ke depan pihaknya berencana membuat sistem klasifikasi kualitas SPPG, mulai dari kategori sangat baik hingga cukup baik .
“Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis,” tegasnya .
Ia pun optimistis pencairan anggaran akan segera terealisasi.
“Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain,” tutup Taruna .
Kesimpulan: Meskipun anggaran pengawasan Rp700 miliar melalui BGN belum cair, BPOM tetap menjalankan pengawasan dengan anggaran internal. Kepala BGN telah menghubungi BPOM dan meminta bersabar—dana diharapkan cair dalam waktu dekat.